Palembang, 1/3/2023, Kepala BNN RI menggelar dialog publik yang mengangkat tema “Optimalisasi peran BNN, KPK, BNPT, dan LPSK dalam kompleksitas penanganan permasalahan narkoba, terorisme, dan korupsi” tersebut berlangsung di Gedung Presisi Polda Sumatera Selatan. Pertemuan ini tidak hanya dihadiri oleh 4 pimpinan instansi, tetapi juga dihadiri oleh Gubernur Sumatera Selatan, Ketua DPRD Sumatera Selatan, Forkopimda, serta Muspida tingkat I dan II.
“Tujuan utama dari dialog bangsa ini adalah untuk menyelamatkan generasi bangsa dari ancaman narkoba, korupsi, dan terorisme,” ungkap Kepala BNN RI, Dr. Petrus Reinhard Golose.
Dalam kesempatan tersebut Kepala BNN menyampaikan bahwa saat ini berdasarkan data UNODC lebih dari 275 juta orang di dunia terlibat dalam narkotika dan lebih dari 30 juta orang menderita akibat narkotika. Namun demikian, kejahatan narkotika termasuk dalam kategori victimless crime dimana korban juga merupakan pelaku.
“Berbeda dengan KPK dan BNPT, khusus kasus narkotika sebagian besar merupakan victimless crime sehingga memang BNN jarang bersinggungan dengan LPSK,” jelas Dr. Petrus Reinhard Golose.
Sementara itu, dalam paparan Deputi I Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT, Nisan Setiadi disampaikan bahwa penjara menjadi tempat pertemuan antara Napi kasus narkotika dan Napi kasus terorisme yang menyebabkan terjadi kejahatan baru.
Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol A Rahmad Wibowo SIK saat membuka acara berharap adanya pencerahan dan masukan yang penting dari yang disampaikan pimpinan empat lembaga tinggi negara ini.
Juga disampaikan Gubernur Sumsel, H Herman Deru yang menyebut sebuah kerhormatan bagi Sumsel didapuk sebagai tuan rumah acara berskala nasional ini.
Dia mengatakan, terutama topik bahasan dialog kali ini merupakan permasalahan yang mendera dunia saat ini.
“Ada beberapa kasus dimana Napi kasus narkotika menjadi teroris saat keluar dari penjara dan sebaliknya,” ujar Deputi I BNPT tersebut.
Oleh sebab itu Ketua KPK, Drs. Firli Bahuri, M.Si. dalam dialog publik tersebut menyampaikan pentingnya bersinergi dan berkolaborasi dalam menangani kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam kategori extraordinary crime ini.
“Kita berada di sini untuk kepentingan bersama sebagaimana pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang memuat tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,” ungkap Firli.
